Manifesto untuk Memerangi Kejahatan terhadap Satwa Liar yang Dilindungi di Asia

Silakan baca naskah lengkap dari MANIFESTO margasatwa yang didukung dalam konferensi Pattaya ASEAN-WEN bulan April yang lalu

• Berasal dari Lokakarya Internasional “Krisis yang Terlupakan: Menghentikan Pengurasan Jumlah Satwa Liar di Asia melalui Penguatan Kerja Sama Regional dan Kemitraan yang Efektif”

• Diselenggarakan oleh Departemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Thailand, Kepolisian Kerajaan Thailand dan Unit Koordinasi Program ASEAN Wildlife Enforcement Network

• Lokakarya yang disponsori bersama oleh FREELAND Foundation, Save the Tiger Fund, TRAFFIC, United States Agency for International Development dan Bank Dunia.

Para pakar dan perwakilan dari 21 negara, 12 organisasi dan kesepakatan antar-pemerintahan, dan 29 lembaga swadaya masyarakat, yang telah mengadakan rapat di Pattaya, Thailand, dari tanggal 10 sampai 12 April 2009, setuju bahwa:

Kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi (wildlife crime) merupakan ancaman yang serius bagi Asia. Pengambilan dan perdagangan tumbuhan dan hewan liar melibatkan kejahatan yang terorganisasi, jaringan kriminal dan korupsi yang merajalela yang didorong oleh ketamakan belaka. Kejahatan ini membahayakan kesehatan manusia, ketahanan sumber daya hayati dan mata pencaharian. Kejahatan ini mengeksploitasi masyarakat lokal. Kejahatan ini melanggar kepercayaan agama dan nilai-nilai moral. Kejahatan ini menyebabkan hilangnya pendapatan yang signifikan bagi pemerintah. Kejahatan ini menyuburkan pelaku kejahatan, dan perdagangan tersebut telah dieksploitasi kelompok-kelompok pemberontak.

Kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi mempunyai kedudukan yang setara dengan ancaman besar lainnya terhadap sistem alam yang menopang kehidupan manusia. Kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi merupakan masalah transisi yang signifikan dan harus diselesaikan dengan alat penegakan hukum yang sama seperti perdagangan narkoba, manusia dan senjata secara ilegal.
Masalah ini tidak dapat diselesaikan sendiri oleh negara-negara. Penegakan hukum itu sendiri juga tidak akan menyelesaikannya. Permintaan produk-produk satwa liar yang membabi-buta merupakan pendorong timbulnya kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi. Strategi yang efektif untuk menekan tingkat permintaan ini harus dikembangkan dan dilaksanakan.

ASEAN Wildlife Enforcement Network telah membuat kemajuan yang penting dalam menghadapi kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi di Asia Tenggara. Pembentukan jaringan penegakan hukum di bidang margasatwa serupa di Asia Selatan perlu segera dilakukan.

Para delegasi lokakarya mengimbau pemerintah, organisasi dan masyarakat sipil yang relevan untuk membuat ikrar berikut ini yang dikenal sebagai:

Ikrar Pattaya (Pattaya Pledges)
Pemerintah-Pemerintah di Asia

Melindungi sumber daya dari pencurian dan pengrusakan melalui:
Pencegahan dan penangkisan kejahatan;
Kegiatan penegakan hukum berdasarkan hasil penyelidikan intelijen, patroli yang efektif dan pemberantasan perburuan gelap;
Tata pemerintahan dan pengelolaan yang efektif dan bertanggung jawab atas ekosistem yang rapuh;
Peningkatan pengurusan oleh masyarakat;
Pengendalian yang efektif terhadap penggunaan produk satwa liar ilegal di dalam negeri;
Mengurangi permintaan produk-produk satwa liar yang ilegal;
Menghancurkan dan menghapuskan jaringan kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi di negara-negara yang menyediakan maupun yang meminta produk satwa liar, dengan:
Mengidentifikasi dan mengajukan tuntutan atas kasus-kasus yang penting, menyusun ketentuan utama pidana dan denda, serta menyita dan merampas hasil dan peralatan tindak kejahatan;
Menggunakan undang-undang pemberantasan korupsi, pencucian uang, kecurangan, kejahatan yang terorganisasi, penyelundupan, serta perampasan secara pidana dan tanpa putusan pengadilan (criminal and non-conviction based forfeiture).;
Memastikan kolaborasi dan kerja sama yang efektif di kalangan lembaga-lembaga penegak hukum;
Memastikan bantuan hukum bersama secara tepat waktu dan efektif;
Memberlakukan dan melaksanakan undang-undang yang lebih kuat untuk memastikan hukuman yang sederajat dengan perdagangan narkoba dan senjata gelap;
Meratifikasi dan secara bersemangat melaksanakan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) serta protokol-protokol terkait. Pemantauan sangat penting untuk memastikan ketaatan kepada konvensi-konvensi ini;
Menyediakan sumber daya manusia, keuangan, teknis dan pelatihan bagi personil penegak hukum, kejaksaan dan lembaga peradilan untuk memerangi kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi;

Sepenuhnya mendukung ASEAN Wildlife Enforcement Network dan jaringan penegakan hukum yang serupa di Asia Selatan, dan;
Bekerja sama dengan masyarakat internasional dalam melaksanakan ikrar di atas.

Organisasi internasional:

Sekretariat CITES, ICPO-Interpol, Kantor PBB Bidang Penanganan Narkoba dan Kejahatan, Bank Dunia dan Organisasi Bea Cukai Dunia, antara lain, untuk memberikan dukungan kepada ASEAN Wildlife Enforcement Network dan Jaringan Penegakan Hukum serupa di Asia Selatan;

Bank Dunia akan menggunakan wewenang untuk memanggil rapat dan kepemimpinannya untuk:

Menggerakkan kemauan politik dan mempengaruhi kebijakan publik untuk menghasilkan sebuah paradigma pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai keanekaragaman hayati;
Meningkatkan sumber daya keuangan dan teknis untuk membalikkan proses penurunan populasi satwa liar yang parah dan meningkatkan pengelolaan lanskap konservasi yang bernilai tinggi;
Mendukung peningkatan kapasitas nasional;
Terus mendukung Global Tiger Initiative;
South Asia Co-operative Environment Programme (SACEP) mempertahankan ikrarnya untuk mendukung pembentukan jaringan penegakan hukum margasatwa di Asia Selatan dan memastikan bekerja sama dengan jaringan-jaringan penegakan hukum lainnya, khususnya ASEAN-WEN;
IUCN mengimbau anggota-anggotanya untuk mencari komitmen politik tingkat-tinggi yang secara aktif akan mendukung upaya-upaya untuk memerangi perdagangan satwa liar ilegal di Asia;
Sistem PBB mengakui bahwa kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi merupakan ancaman yang besar bagi tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium.

Masyarakat Sipil:

Organisasi masyarakat sipil meningkatkan dukungan kepada masyarakat yang berupaya mencari mata pencaharian alternatif yang mengurangi keterlibatan masyarakat lokal dalam kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi dan meningkatkan dukungan mereka untuk upaya-upaya penegakan hukum dalam rangka melindungi sumber daya alam;
Mengurangi permintaan konsumen untuk satwa liar dan produk-produknya yang diperoleh secara ilegal;
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) membantu mencari sumber daya untuk mendukung upaya penegakan hukum di bidang margasatwa dan secara efektif menyampaikan informasi terbaru tentang perburuan dan perdagangan ilegal hasil penelitian dan analisis mereka kepada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani perdagangan ilegal serta mengelola satwa liar dan melindungi ekosistem;

Sektor komersial mengadakan dan memfasilitasi perdagangan satwa liar secara legal dan ramah lingkungan serta mendukung dan mempromosikan upaya-upaya untuk memerangi perdagangan ilegal, termasuk pendidikan konsumen.

Komentar Penutup
Para peserta mengakui bahwa satwa liar di Asia masih menghadapi risiko kepunahan kecuali ikrar/janji yang dibuat di sini ditepati. Kita tidak ingin anak-cucu kita menganggap diri kita sebagai generasi yang hanya berdiam diri ketika warisan alam mereka dicuri dan dibinasakan. Mari kita wariskan kepada mereka dunia yang sehat dan utuh di mana sungai mengalir dengan jernih, udara bersih dan sehat, hutan-hutan belum terjamah dan ada tempat-tempat kehidupan di mana satwa liar dapat bergerak dengan bebas. Anak-cucu kita layak mendapatkan warisan ini dan kita tidak boleh gagal mewariskannya.

Para peserta memperlihatkan penghargaan yang tulus atas perhatian Pemerintah Kerajaan Thailand untuk mengadakan pertemuan tingkat menteri tahun 2009 guna mengatasi ‘krisis yang terlupakan’ di Asia ini.